Bali.WAHANANEWS.CO, Denpasar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana melaksanakan Sensus Kebudayaan Bali pada tahun 2026 dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.
Sensus ini ditujukan untuk mendokumentasikan seluruh kekayaan budaya daerah, termasuk adat, seni, dan kearifan lokal di Bali.
Baca Juga:
Pemprov Bali dan Sarbagita Kompak Danai Layanan Transportasi Publik Hingga 2025
“Basisnya di desa adat. Ada 1.500 desa adat di Bali. Ini akan kami sensus karena desa adat ini adalah lembaga yang menjadi penjaga pelestarian kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali ini sangat kaya, unik, unggul, tapi berapa banyak jumlahnya, ragamnya apa saja, di mana saja, kita enggak tahu. Kaya, tapi enggak tahu kekayaan kita ada berapa banyak,” ucap Gubernur Bali, Wayan Koster, ketika menghadiri Pengukuhan Kepala BPS Bali di Denpasar, Kamis (17/04/2025).
Menurut Koster, Bali memiliki karakteristik yang berbeda dari provinsi lain. Sementara itu, asesmen dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini bersifat nasional dan menggunakan parameter yang seragam.
Di sisi lain, kekayaan budaya Bali merupakan aset utama yang menarik perhatian wisatawan internasional.
Baca Juga:
Nusa Penida Akan Dibangun Jalan Lingkar, Pemprov Libatkan Universitas Udayana
“Itulah sebabnya ini (kebudayaan Bali) harus menjadi prioritas penanganan serius karena Bali tidak memiliki sumber daya alam, seperti minyak, gas, batu bara, emas, dan sumber daya alam lainnya. Bali hanya punya kekayaan budaya,” jelasnya.
Saat ini, rencana sensus kebudayaan sudah masuk dalam anggaran perubahan tahun berjalan agar dapat disiapkan oleh BPS dari sisi perencanaan. Pelaksanaan langsung akan dianggarkan dalam APBD induk tahun 2026.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut positif rencana tersebut. Ia menyatakan bahwa langkah Pemprov Bali ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
“Di nasional tidak ada sensus budaya itu, tetapi karena ini kebutuhan spesifik Bali, maka kami akan layani melalui kantor BPS Bali,” kata Amalia di tempat yang sama.
Amalia juga menambahkan bahwa data hasil sensus dapat membantu Pemprov Bali dalam memetakan serta mengintervensi aspek-aspek kebudayaan secara tepat, termasuk untuk mendukung sektor pariwisata atau ekonomi kreatif.
Di tingkat pusat, BPS akan membantu membangun dashboard data serta sistem sensus yang mencatat data by name dan by address.
“Tahun ini kami siapkan perencanaan dari sensus itu. Karena memang untuk sensus kita harus desain dulu, kita punya naskah akademiknya, kita punya kerangka sensusnya, kemudian desain metodologinya, dan desain monitoring dan evaluasinya agar dipastikan punya kualitas,” pungkasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
