Bali.WAHANANEWS.CO, Denpasar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah menyiapkan program Klinik Desa Nangun Sat Kerti Loka Bali sebagai upaya memperluas dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjawab keterbatasan layanan medis di desa-desa.
Baca Juga:
Pemprov Bali dan Sarbagita Kompak Danai Layanan Transportasi Publik Hingga 2025
Saat ini, meskipun terdapat puskesmas pembantu (pustu), keberadaan tenaga medis seperti dokter dan bidan masih belum merata.
Sementara itu, akses ke puskesmas yang berada di kecamatan cukup jauh bagi sebagian warga.
“Klinik itu nanti ada dokternya, ada perawat, bidan, apoteker, tenaga administrasi, lengkap,” ujarnya.
Baca Juga:
Gali Potensi Budaya, Bali Luncurkan Sensus Khusus Tahun 2026
Anom menambahkan bahwa kehadiran klinik desa ini diharapkan bisa melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan ringan, sehingga mereka tidak perlu langsung menuju puskesmas atau rumah sakit.
Selama ini, banyak warga baru mencari pengobatan ketika sudah dalam kondisi sakit berat, yang kemudian menyebabkan lonjakan pasien di rumah sakit.
Selain meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, program ini juga bertujuan untuk meratakan distribusi tenaga medis.
Menurut Gede Anom, selama ini tenaga kesehatan lebih terkonsentrasi di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar, sedangkan daerah lainnya kekurangan.
Klinik desa akan dibangun di seluruh desa dan kelurahan di Bali, yang jumlahnya sekitar 716 titik. Fasilitas ini nantinya menjadi milik desa dan berada di bawah tanggung jawab kepala desa.
“Bisa nanti dia akan bekerjasama dengan BPJS supaya warga di sana tidak bayar apapun karena warga sana sudah masuk BPJS. Yang mampu silakan sendiri bayar BPJS-nya, yang tidak mampu akan ditanggung melalui jaminan kesehatan Karma Bali Sejahtera yang sudah ada sebelumnya,” jelasnya dikutip dari RRI, Jumat (25/4/2025)..
Klinik desa akan dibiayai melalui dana APBDesa, dan tenaga medisnya direkrut oleh masing-masing desa, seiring dengan kebijakan Pemprov Bali yang tidak lagi merekrut tenaga kontrak.
Pemerintah provinsi akan memberi dukungan khusus untuk desa-desa di luar wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Selain membangun klinik baru di sekitar 101 desa yang belum memiliki pustu, puskesmas pembantu yang sudah ada juga dapat ditingkatkan statusnya menjadi klinik desa.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
