Bali.WAHANANEWS.CO, Denpasar - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyatakan bahwa pemerintah sedang membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap industri event organizer (EO) di Bali yang terancam bangkrut.
"Kami tengah mendiskusikan hal ini di tingkat pusat," ujar Ni Luh Puspa saat melakukan kunjungan kerja di Bali, Sabtu (22/3/2025).
Baca Juga:
Perjalanan Mudik Lebih Nyaman, PLN Operasikan 135 SPKLU di Bali
Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran, khususnya yang bersumber dari APBD dan APBN untuk sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), berdampak pada sejumlah pelaku usaha.
Namun, pemerintah saat ini masih memfokuskan pengelolaan keuangan negara dan mendistribusikan bantuan langsung kepada masyarakat.
"Sampai saat ini, Rp 116 triliun telah disalurkan kepada masyarakat, dan Rp 130 triliun dikirim ke daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata," jelasnya.
Baca Juga:
Cuaca Ekstrem Landa Bali, BMKG Sebut Dipicu Bibit Siklon
Menurut data Industri Event Indonesia (IVENDO) Bali, sebanyak 750 event dari 44 pelaku industri terdampak dalam tiga bulan pertama tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Jika kebijakan ini berlanjut sepanjang tahun, industri event di Bali berpotensi merugi hingga Rp 3,15 triliun, sementara sekitar 2.500 pekerja terancam kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan.
"Lebih dari 85 persen pelaku industri event mengalami penurunan pendapatan drastis akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas, rapat, dan seminar pemerintahan," ujar Ketua DPD IVENDO Bali, Grace Jeanie, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).
