Tindakan pemerintah Australia ini telah memicu reaksi balik dari industri perjalanan dan kelompok hak konsumen. Mereka menuduh pemerintah melindungi keuntungan Qantas dengan mengorbankan warga Australia.
Situasi ini sangat meresahkan bagi banyak warga Australia, apalagi Qantas, sempat menerima sekitar US$ 1,75 miliar suntikan dana pemerintah dari pungutan pajak untuk membantunya tetap bertahan selama pandemi.
Baca Juga:
Catat Surplus, Kinerja Ekspor Nasional Masih Ditopang Sektor Manufaktur
Kamar Dagang dan Industri Australia, salah satu dari banyak kelompok industri yang mengecam langkah tersebut memperkirakan keputusan tersebut akan merugikan perekonomian Australia sebesar US$ 511 juta atau sekitar Rp 7,7 triliun per tahun karena hilangnya pariwisata.
"Keputusan ini akan menunda pemulihan, menjaga harga tiket pesawat tetap tinggi, berkontribusi terhadap inflasi, merusak industri pariwisata dan perekonomian Australia," kata kepala eksekutif Kamar Dagang Industri Australia John Hart.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
