"Dengan tidak dilibatkannya kami, kami duga itu sengaja dilakukan untuk meloloskan rencana pembangunan terminal LNG," aku Krisna.
Ditanya soal urgensi terminal LNG yang bertujuan agar Bali bisa mandiri listrik, Krisna mempertanyakan konsepsi hal tersebut.
Baca Juga:
Korupsi LNG Pertamina, KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru
"Sekarang coba kasih tahu dulu kemandirian listrik seperti apa konsepsinya dan lalu apakah dengan membangun terminal LNG yang nyata-nyata Bali tidak memiliki sumber LNG secara utuh, apakah itu bisa disebut mandiri? Apa itu Bali mandiri energi, itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu," beber Krisna.
Menurutnya, hingga kini distribusi listrik Bali masih terkoneksi Pulau Jawa.
"Apa kemudian dasar pembangunan LNG dikatakan mendukung Bali energi, di kala Bali sendiri tidak punya sumber LNG, masih juga mengimpor kan?," sodoknya.
Baca Juga:
Tindakan Karen Agustiawan Rugikan Negara, Hakim Vonis 9 Tahun Penjara
Krisna berharap agar Luhut dapat konsisten terhadap surat yang ia keluarkan pada 16 Maret 2023 yang isinya tak merekomendasikan pembangunan terminal LNG.
Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kota Denpasar agar tetap tunduk kepada surat tersebut.
"Jangan ngotot dan berhenti melakukan upaya-upaya untuk meloloskan LNG, terlebih konsepsinya akan dilakukan di perairan Sanur yang nyatanya akan mengorbankan terumbu karang dan meningkatkan beban lingkungan di pesisir sekitar tersebut," kata Krisna.[zbr]
