Bali.WAHANANEWS.CO, Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Selasa, 15 April 2025.
Baca Juga:
Perketat Aturan, Gubernur Bali Akan Tindak Tegas Turis Nakal Mulai Pekan Depan
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan arah pembangunan Bali lima tahun ke depan akan dijalankan dengan pendekatan “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Kelola.”
Ia menyampaikan bahwa meskipun kabupaten/kota memiliki kewenangan masing-masing dalam mengelola wilayah, kepentingan bersama harus tetap menjadi prioritas utama.
Gubernur menegaskan, untuk mewujudkan visi besar itu mesti ditopang dengan strategi pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah sehingga kita harus bersatu dan bersama-sama mewujudkannya.
Baca Juga:
Terapkan Konsep 'One Island, One Management', Gubernur Bali Dorong Energi Bersih dan Transportasi Publik Terpadu
Ia juga menambahkan bahwa program-program prioritas akan menjadi fondasi penting dalam percepatan pencapaian pembangunan, tidak hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi juga sebagai dasar arah pembangunan Bali dalam jangka panjang, yakni Bali Era Baru 2025–2125.
“Hal fundamental telah dirancang sehingga agenda pembangunan menjadi terarah, kita akselerasi pelaksanaan semua program, kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi sehingga pondasi kita menjadi kuat,” imbuhnya dikutip dari Balitribune, Kamis (17/4/2025).
Koster memaparkan sejumlah program prioritas yang telah dirancang, antara lain pengembangan energi bersih terbarukan, swasembada dan diversifikasi pangan, pengendalian alih fungsi lahan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur strategis pendukung pariwisata seperti underpass untuk mengurai kemacetan di Denpasar dan Badung, serta pembangunan sistem subway.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bali. Salah satu program unggulan adalah “Satu Keluarga Satu Sarjana” yang ditujukan bagi keluarga miskin yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Gubernur juga ingin mendorong pendidikan gratis hingga tingkat SMA/SMK.
“Dengan demikian akan tumbuh SDM Bali yang unggul, profesional dan mampu berkompetensi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Koster menyampaikan target percepatan pembangunan hingga tahun 2029. “Untuk itu kita harus gerak cepat, akhir 2029 semua pondasi sudah terbentuk sehingga gerakan kita ke depannya akan lebih terarah dan tertata,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya yang hadir secara daring, menyampaikan beberapa penekanan dalam pelaksanaan Musrenbang.
Ia mendorong adanya inovasi dan percepatan program unggulan daerah serta meminta agar alokasi anggaran difokuskan pada target pelayanan publik, bukan pada pemerataan anggaran perangkat daerah atau mengikuti pola anggaran sebelumnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penanganan masalah kemacetan dan kebersihan lingkungan di Bali sebagai daerah wisata.
Menurutnya, kebersihan bukan hanya persoalan sampah, tetapi juga mencakup keasrian dan keindahan lingkungan.
Sementara itu, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris turut menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius.
Di antaranya adalah pembangunan manusia dan ekonomi wilayah non-metropolitan, tingginya pencemaran air dan konversi lahan, serta penurunan sektor pertanian dan ekonomi kreatif yang selama ini menjadi penopang penting bagi pariwisata berkelanjutan di Bali.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat penting, antara lain Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, Ketua MDA Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, para bupati/walikota se-Bali, kepala perangkat daerah Provinsi Bali, Tim Percepatan Pembangunan, serta perwakilan dari instansi vertikal, BUMD/BUMN, dan asosiasi kemasyarakatan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
