Selain itu, masalah sampah yang masih menjadi kendala besar akan ditangani secara kolektif oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan pendekatan yang lebih sistematis, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berorientasi pada target yang jelas.
Baca Juga:
Tak Ada Celah, Polisi Awasi Ketat Pelabuhan Padangbai Demi Keamanan Bali
Dalam hal transportasi publik, Koster menekankan pentingnya kolaborasi pembiayaan antara Pemprov Bali dan pemerintah daerah.
Pemprov akan menanggung 30% dari pengadaan transportasi Trans Metro Dewata (TMD), sedangkan sisanya dibagi ke kabupaten/kota di kawasan Sarbagita, seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Mengingat keterbatasan APBD, Tabanan akan mendapatkan porsi beban pembiayaan yang lebih kecil.
Baca Juga:
Liburan ke Bali Makin Mudah, Kolaborasi Indonesia-Jepang Genjot Wisatawan
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyatakan dukungannya terhadap integrasi pembangunan Bali.
Menurutnya, kebijakan ini membawa dampak positif bagi kemajuan Kota Denpasar, terutama dalam penyelesaian berbagai permasalahan perkotaan.
Beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan bersama Pemprov Bali antara lain pengelolaan sampah, pembangunan jalan baru untuk mengatasi kemacetan, serta proyek infrastruktur strategis seperti underpass Simpang A. Yani, underpass Simpang Tohpati, dan gedung parkir di Pelabuhan Sanur.
