Bali.WAHANANEWS.CO - Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota sepakat menerapkan konsep one island, one management, yaitu pola pembangunan terpadu dengan satu sistem tata kelola di bawah koordinasi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan masyarakat Bali.
Baca Juga:
WNA China Hilang di Pantai Nyang-Nyang, Tim SAR Kerahkan Drone dan Jetski
Semangat pembangunan ini berlandaskan prinsip Tri Sakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Saat ini, ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara masih menjadi tantangan.
Dengan pola pembangunan yang lebih terintegrasi, Koster menyebut pentingnya pengendalian pertumbuhan hotel dan vila yang kerap melanggar regulasi.
Baca Juga:
Geliat Ekonomi Kreatif Kampung Sunda Bali di Bulan Ramadan
Di sektor energi, Koster berkomitmen mewujudkan Bali sebagai daerah mandiri energi berbasis energi bersih.
Ia menolak tambahan pasokan listrik dari luar Bali melalui kabel bawah laut, karena dinilai berisiko bagi kestabilan energi di Pulau Dewata.
Sebagai langkah konkret, Bali menjadi daerah percontohan energi bersih dengan penerapan PLTS di berbagai perkantoran pemerintah maupun swasta.
Selain itu, masalah sampah yang masih menjadi kendala besar akan ditangani secara kolektif oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan pendekatan yang lebih sistematis, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berorientasi pada target yang jelas.
Dalam hal transportasi publik, Koster menekankan pentingnya kolaborasi pembiayaan antara Pemprov Bali dan pemerintah daerah.
Pemprov akan menanggung 30% dari pengadaan transportasi Trans Metro Dewata (TMD), sedangkan sisanya dibagi ke kabupaten/kota di kawasan Sarbagita, seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Mengingat keterbatasan APBD, Tabanan akan mendapatkan porsi beban pembiayaan yang lebih kecil.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyatakan dukungannya terhadap integrasi pembangunan Bali.
Menurutnya, kebijakan ini membawa dampak positif bagi kemajuan Kota Denpasar, terutama dalam penyelesaian berbagai permasalahan perkotaan.
Beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan bersama Pemprov Bali antara lain pengelolaan sampah, pembangunan jalan baru untuk mengatasi kemacetan, serta proyek infrastruktur strategis seperti underpass Simpang A. Yani, underpass Simpang Tohpati, dan gedung parkir di Pelabuhan Sanur.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, turut menyambut baik inisiatif ini.
Ia menegaskan bahwa rencana aksi dan tim percepatan pembangunan yang dibentuk oleh Gubernur Bali akan memastikan semua daerah memiliki visi yang selaras dalam mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Program prioritas Gubernur sangat relevan dengan 24 program unggulan Pemkab Jembrana, khususnya dalam penanganan sampah plastik melalui daur ulang produktif. Kami juga mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Taman Kerthi Bali Semesta, serta revitalisasi Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pengambengan,” jelas Kembang.
Dengan konsep one island, one management, diharapkan pembangunan Bali dapat berlangsung lebih merata, berkelanjutan, serta tetap menjaga harmoni antara lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
