Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan pentingnya perencanaan tata ruang dan kawasan ekonomi. Menurutnya, Bali tidak boleh hanya menjadi etalase finansial tanpa keterhubungan dengan sektor riil nasional.
“Jangan sampai Bali hanya jadi tempat parkir uang,” tegasnya.
Baca Juga:
Purbaya Jaga Anggaran Negara, Tolak Pendanaan Family Office dari Kas APBN
Ia meminta agar Bali justru menjadi simpul ekonomi yang menggerakkan kota-kota lain seperti Batam, IKN, dan Makassar.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas bebas pajak untuk pemilik family office harus dibarengi kebijakan penguatan cadangan devisa. Transfer teknologi finansial pun harus dijamin berjalan.
“Kita boleh membuka karpet merah untuk investor, tapi kedaulatan ekonomi tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Baca Juga:
Indonesia Siap Jadi Pusat Investasi Mineral Berkelanjutan Dunia Melalui Kolaborasi Global
Menurutnya, regulasi harus dibuat presisi, yakni ramah investor namun tetap melindungi kepentingan bangsa.
Lebih jauh, ia mendorong agar proyek pusat keuangan ini tidak tertutup dan eksklusif hanya untuk asing. Ekosistem nasional seperti fintech lokal, universitas, hingga tenaga profesional muda harus dilibatkan.
Jika hal itu dilakukan, kata Tohom, Bali bukan hanya menjadi zona bisnis terbatas. Ia dapat menjadi simbol lompatan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
