Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan pentingnya perencanaan tata ruang dan kawasan ekonomi. Menurutnya, Bali tidak boleh hanya menjadi etalase finansial tanpa keterhubungan dengan sektor riil nasional.
“Jangan sampai Bali hanya jadi tempat parkir uang,” tegasnya.
Baca Juga:
Didukung Infrastruktur Strategis dan 7 Daerah, MARTABAT Prabowo–Gibran Nilai Helmy Yahya Sosok Tepat Majukan Metropolitan Rebana
Ia meminta agar Bali justru menjadi simpul ekonomi yang menggerakkan kota-kota lain seperti Batam, IKN, dan Makassar.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas bebas pajak untuk pemilik family office harus dibarengi kebijakan penguatan cadangan devisa. Transfer teknologi finansial pun harus dijamin berjalan.
“Kita boleh membuka karpet merah untuk investor, tapi kedaulatan ekonomi tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Baca Juga:
Beda Pandangan Soal Dana Rp 50 Triliun, Purbaya Tegaskan Tak Ada Konflik dengan Luhut
Menurutnya, regulasi harus dibuat presisi, yakni ramah investor namun tetap melindungi kepentingan bangsa.
Lebih jauh, ia mendorong agar proyek pusat keuangan ini tidak tertutup dan eksklusif hanya untuk asing. Ekosistem nasional seperti fintech lokal, universitas, hingga tenaga profesional muda harus dilibatkan.
Jika hal itu dilakukan, kata Tohom, Bali bukan hanya menjadi zona bisnis terbatas. Ia dapat menjadi simbol lompatan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
