Salah satu topik yang dibahas dalam debat yang digelar KPU adalah isu ketenagakerjaan, termasuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.
Dalam sesi debat, De Gadjah mempertanyakan minimnya kenaikan UMP Bali selama periode kepemimpinan Koster sebagai gubernur.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
"Kenapa UMP Bali di masa paslon dua sangat minim kenaikannya dibandingkan provinsi lain seperti Jakarta?" tanya De Gadjah.
Ia menyoroti bahwa kebutuhan hidup pekerja di Bali terus meningkat. Selain itu, ia mengkritik kebijakan Koster yang menganjurkan masyarakat Bali memiliki empat anak dalam program Keluarga Berencana (KB).
"Dengan UMP yang kecil, bagaimana masyarakat bisa membiayai empat anak seperti imbauan Anda?" sindir De Gadjah.
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
Menanggapi hal ini, Koster menjelaskan bahwa penetapan UMP tidak bisa sembarangan dan didasarkan pada peraturan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Dengan PAD yang sepuluh kali lebih kecil dibandingkan Jakarta, UMP Bali sebesar Rp 2,8 juta sudah maksimal," jawabnya.
Koster juga berjanji akan meningkatkan sumber PAD agar ke depan UMP Bali dapat dinaikkan.
