WahanaNews-Bali, Denpasar - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika berpandangan Bali memerlukan dukungan infrastruktur keuangan dan regulasi yang lebih memadai agar bisa mengambil peluang dari potensi keuangan yang belum tergarap.
"Banyak orang dan duit yang berseliweran di Bali, tetapi kita belum punya infrastruktur yang memadai untuk mewadahi itu," kata Pastika di Denpasar, Jumat.
Baca Juga:
Anggota PDI Perjuangan Jadi Korban Penganiayaan di Langkat, Ini Kata Djarot!
Menurut dia, pesatnya pariwisata akan membuka banyak peluang bisnis. Tetapi sayangnya hanya sebagian kecil yang bisa memberi kontribusi bagi warga lokal maupun daerah.
"Pariwisata Bali bukan hanya pariwisata budaya, tetapi dengan kemajuan teknologi banyak bisnis lain berkembang. Uang banyak berseliweran di Bali, namun ini 'nggak banyak yang bisa diambil. Kita hanya dapat recehnya akibat belum memadainya infrastruktur untuk mewadahi," ucapnya.
Pastika dalam kegiatan reses sebelumnya dengan menghadirkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali-Nusra Kristrianti Puji Rahayu menyampaikan sejauh ini kita di Bali juga kurang memiliki kemampuan sebagai intelijen finansial.
Baca Juga:
Peningkatan Peserta Program Electrifying Marine: PLN Laporkan Tambahan 4.799 Pelanggan Tahun 2023
Mantan Direktur Reserse Ekonomi Mabes Polri itu melihat banyak dana pengusaha asing yang tak masuk dalam ekosistem keuangan di Bali karena ketiadaan infrastruktur dan tidak adanya regulasi pendukung.
"Bali seharusnya mampu menjadi hub bagi pelaku usaha sektor finansial dunia. Sebagaimana yang terjadi di Singapura yang mampu mendulang manfaat besar berupa pendapatan bagi negara. Di samping memberikan peluang usaha dan bekerja bagi warganya. Jadi Bali jadi tempat 'beternak’ duit karena tempatnya enak seperti Singapura," ujarnya.
Di sisi lain, Pastika melihat tantangan perbankan khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) saat ini cukup kompleks bahkan sebagian kondisinya mulai memprihatinkan.
Selain menghadapi persaingan bank umum, BPR juga bersaing dengan lembaga keuangan mikro lainnya termasuk pinjaman online (pinjol). Ini perlu diantisipasi sehingga 132 BPR yang ada saat ini bisa tetap tumbuh.
Sementara Kepala OJK Bali-Nusra Kristianti Puji Rahayu mengatakan menghadapi kondisi saat ini pihaknya terus memperkuat infrastruktur literasi keuangan.
Di Bali ada program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang melibatkan semua lembaga terkait untuk mempercepat literasi dan akses keuangan.
Puji Rahayu menilai kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali posisi Juni 2023 terjaga stabil, tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik.
Sejumlah program telah dilaksanakan seperti Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir KURDA GAS (KUR Daerah Gianyar, Aman Sejahtera), Kurda UMK, Kredit Mesari (Membangun Masyarakat Bali) dan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Dalam penyaluran kredit mencapai Rp101,15 triliun atau tumbuh 4,20 persen. Peningkatan penyaluran kredit ini selaras dengan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat dan meningkatnya aktifitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali," katanya.
Selama 2023 hingga Juli, OJK Bali telah melaksanakan 88 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 43.375 orang, dan juga edukasi melalui sosial media yang menjangkau lebih dari 28 ribu orang selama Juli 2023.
Sementara itu Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Perbarindo Provinsi Bali AA Sudipta Panji mengungkapkan dalam menjaga eksistensi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diperlukan penguatan modal maupun melakukan merger.
Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia Provinsi Bali Agus Maha Usadha yang juga Waketum Kadin Bali ini menceritakan tantangan Bali yang dominan bergantung dari pariwisata.
"Bali saat ini belum pulih betul. Perlu back-up berbentuk pinjaman dengan perlakuan khusus agar bisa bangkit," katanya.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
