Bali.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mematangkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan di Bali.
Inisiatif ini dinilai sebagai terobosan strategis yang akan memperkuat cadangan devisa, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, dan meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional yang kompetitif.
Baca Juga:
Kementerian PU Percepat Penyelesaian Sekolah Rakyat Wonosobo Jelang Tahun Ajaran Baru
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat, adaptif, dan terintegrasi dengan arsitektur keuangan global.
“KEK Keuangan Bali adalah langkah visioner yang menunjukkan keberanian pemerintah menghadirkan ekosistem investasi berstandar internasional. Dengan penerapan common law dan insentif fiskal yang kompetitif, Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa kita siap menjadi destinasi utama investasi global,” ujar Tohom Purba di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurut Tohom, rencana menyediakan lahan sekitar 100 hektare dengan sistem hukum yang selaras dengan praktik internasional seperti di Dubai merupakan strategi cerdas untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi investor.
Baca Juga:
Kolaborasi 10 Provinsi Percepat Zero Sampah 2028, MARTABAT Prabowo-Gibran: Solusi Nyata untuk Indonesia Bersih
Hal ini akan mempercepat masuknya modal asing dan memperluas akses Indonesia terhadap sumber pendanaan jangka panjang.
Ia menilai, semakin banyak dana global yang masuk ke pasar domestik akan memperkuat cadangan devisa nasional, meningkatkan likuiditas surat utang negara, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.
“Ketika suplai investor meningkat, daya tahan ekonomi Indonesia juga akan semakin kokoh. Ini bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang membangun kedaulatan ekonomi yang ditopang oleh kepercayaan internasional,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa Bali memiliki posisi strategis sebagai etalase Indonesia di mata dunia.
Kehadiran KEK Keuangan di Pulau Dewata diyakini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Bali selama ini dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia. Dengan KEK Keuangan, Bali akan naik kelas menjadi pusat transaksi, inovasi, dan investasi internasional yang memberi dampak luas bagi perekonomian nasional,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemberian insentif pajak hingga 0 persen merupakan langkah progresif yang sangat rasional.
Menurutnya, selama investasi yang masuk menghasilkan lapangan kerja, memperkuat devisa, dan mendukung pembangunan nasional, manfaat jangka panjangnya akan jauh lebih besar daripada penerimaan jangka pendek.
“MARTABAT Prabowo-Gibran percaya proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia dan dunia,” ucap Tohom.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan di Bali yang akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 100 hektare.
Kawasan ini dirancang dengan penerapan sistem common law untuk memberikan kepastian hukum berstandar internasional bagi investor global.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal yang sangat kompetitif, termasuk kemungkinan pemberlakuan tarif pajak hingga 0 persen.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menarik arus investasi asing, memperkuat cadangan devisa, dan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan domestik.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
