WahanaNews-Bali | Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam menekan kemiskinan ekstrem.
Di Denpasar, Kamis (16/02/23), Cok Ace, panggilan akrabnya, menjelaskan perbaikan infrastruktur akan membuka akses lebih luas ke masyarakat dan mengeliminasi kantung-kantung kemiskinan.
Baca Juga:
BPS Kalimantan Barat: Jumlah Tenaga Kerja Agustus 2024 Capai 3,01 Juta
"Pemerintah konkret sekali dengan dibuka akses ke daerah-daerah terpencil, itu sudah pasti akan timbul nanti simpul-simpul ekonomi baru. Nanti dengan dibukanya Pusat Kebudayaan Bali dan short cut saja akan banyak daerah-daerah yang muncul sebagai nilai ekonomi utama," kata dia.
Dampak COVID-19 terhadap pariwisata juga menjadi salah satu indikator terjadinya kemiskinan ekstrem, kata dia, dimana sebelum pandemi Bali selalu teratas bersaing dengan DKI Jakarta.
Namun demikian, lanjutnya, seiring dengan pulihnya pariwisata, kemiskinan yang bersifat sementara juga turut membaik.
Baca Juga:
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Sebesar 0,32 Persen
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali meluncurkan angka kemiskinan ekstrem di Bali sebesar 0,54 persen pada 2022 dengan tertinggi di Kabupaten Karangasem, disusul Kabupaten Gianyar.
"Kalau Karangasem mungkin masih terkait dengan sebaran penduduknya, saya lihat masih banyak masyarakat yang tinggal di kaki gunung terpencil, tentu terkait aksesibilitas, terkait dengan distribusi hasil pertanian," ujar Cok Ace.
Kondisi tersebut, menurutnya, yang jadi penyebab peluang penghasilan terganggu, sehingga kembali ke strategi pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu mendorong perekonomian.
