Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, melalui elektronifikasi diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp1,3 triliun menjadi Rp2,5 triliun.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan akseptansi QRIS dan digitalisasi di Pulau Dewata.
Baca Juga:
BI: Redenominasi Rupiah Tidak Dilakukan dalam Waktu Dekat ini
"Digitalisasi menjadi salah satu pendorong ekonomi Bali. Pemerintah daerah harus hebat. Sembilan kabupaten/kota sudah digital, pemerintah provinsi sudah digital, swasta dan UMKM sudah digital. Kami mendorong digitalisasi di semua sektor," ucap Trisno.
Trisno mempersilakan pemerintah daerah jika ada merchant yang belum menggunakan QRIS bisa melaporkan ke Bank Indonesia.
Menurut dia, QRIS telah mengikuti tren pembayaran masa kini dan memenuhi prinsip Cemumuah yakni cepat, murah, mudah, aman, dan handal.
Baca Juga:
Hebat! Indonesia Catat Transaksi LCS Tidak Gunakan Dolar AS Sebesar Rp61 Triliun
"QRIS merupakan opsi pembayaran non tunai yang berbasis digital yang paling diminati saat ini. Cara pembayaran yang cepat, langsung dan tidak perlu uang kembalian serta bebas risiko dari pemalsuan," kata Trisno.
Meskipun jumlah penduduk Bali tidak begitu banyak atau 4 juta lebih, Trisno mengatakan Bali masuk dalam 10 besar pengguna QRIS terbanyak di Tanah Air.
Pihaknya mencatat di Bali sudah lebih dari 633 ribu merchant yang menggunakan QRIS dan untuk user (pengguna) sudah lebih dari 743 ribu dengan lebih 3,5 juta transaksi per bulan.
