WahanaNews-Bali | Pada Rabu (16/2/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan Bank Dunia untuk membahas tentang Presidensi G-20 Indonesia, transisi energi, lingkungan, penanganan pandemi Covid-19, dan isu-isu kawasan.
Pada pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, jajaran pimpinan Bank Dunia yang hadir terdiri atas Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V. Ferro (Vice President East Asia and Pacific Region), dan Satu Kahkonen (Country Director Indonesia).
Baca Juga:
PAC Khusus GRIB Jaya Bagan Sinembah Gelar Syukuran Pelantikan Presiden RI
Sementara itu, Presiden Jokowi didampingi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai Covid, kemudian tadi mengenai energy transition mechanism, terus kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara mengenai sampai pada Myanmar juga," kata Luhut dalam keterangannya selepas pertemuan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa Bank Dunia memberikan dukungannya atas agenda-agenda G-20 di Indonesia.
Baca Juga:
Dihadiri Presiden RI, PLN Sukses Kawal Upacara HUT TNI ke-79 Tanpa Kedip di Monas
Disebutkan, kepemimpinan Indonesia pada G-20 yang didukung dunia internasional memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.
"Banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia "Recover Together, Recover Stronger" itu bisa betul-betul terjadi di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G-20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih. Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G-20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting," jelas Menkeu.
Selain itu, juga dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan nationally determined contribution (NDC) Indonesia.
Namun, Sri Mulyani melanjutkan, untuk mencapai ambisi net zero di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan.
"Dalam hal ini, tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya sekarang mekanisme untuk membentuk carbon price, carbon market, carbon tax, dan Indonesia juga membangun renewable energy yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga support dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi policy framework itu bisa berjalan baik," kata Menkeu.
Presiden Jokowi, lanjut Menkeu, menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau bicara saja, kita mau melakukan.
“Namun, untuk bisa melakukannya, tentu financing itu menjadi sangat penting," tambahnya.
Pertemuan itu juga membahas mengenai ketahanan pangan dunia. Menurut Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia.
"Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu," katanya.
Di bidang lingkungan, lanjut Menkeu, Bank Dunia juga memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Program tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.
"Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan," tambahnya.
Di samping itu, juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti situasi di Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afghanistan. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara tersebut.
"Masalah kemanusiaan dari penduduk di dua negara tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh dunia,” kata Menkeu. [dny]
