Bali.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut langkah Pemerintah Provinsi Bali yang tengah mengembangkan tiga destinasi wisata baru.
Menurut organisasi tersebut, kebijakan ini bukan hanya soal pemerataan ekonomi daerah, melainkan juga upaya strategis untuk mengendalikan arus wisatawan asing di Pulau Dewata.
Baca Juga:
Unjuk Rasa Ojol, Wayan Koster: Dari 25 Orang Diamankan, Hanya 3 yang Ber-KTP Bali
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pembangunan kawasan Turyapada Tower di Buleleng, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, serta Taman Wisata KBS Park di Jembrana dapat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan persebaran wisatawan.
“Jika distribusi wisatawan lebih merata, maka Bali bisa mengurangi tekanan di daerah selatan yang sudah terlalu padat. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki ruang lebih luas untuk menegakkan regulasi terhadap wisatawan asing agar tetap menghormati budaya dan hukum lokal,” ujar Tohom, Jumat (5/9/2025).
Ia menilai fenomena maraknya pelanggaran yang dilakukan turis asing menjadi sinyal perlunya tata kelola yang lebih kuat.
Baca Juga:
Saat Dikepung Demo: Warga Jakarta WFA dari Bali, Pengusaha Hotel Happy
Dengan adanya destinasi baru di utara, timur, dan barat, pemerintah bisa menciptakan mekanisme kontrol terhadap perilaku wisatawan sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi berkualitas.
“Pengembangan tiga destinasi baru itu harus dipandang sebagai langkah strategis, bukan sekadar pembangunan fisik. Ini momentum Bali untuk menata ulang arah kebijakan pariwisatanya, dari sekadar kuantitas ke kualitas,” tegas Tohom.
Menurutnya, regulasi pariwisata modern harus menempatkan budaya lokal dan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi utama.
“Kalau semua turis terkonsentrasi di selatan, potensi konflik budaya, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran norma akan makin tinggi. Dengan pengembangan destinasi baru, ada kesempatan emas untuk menyeimbangkan sekaligus mendidik wisatawan agar memahami nilai Bali yang sesungguhnya,” tambahnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menekankan, pembangunan infrastruktur pariwisata tidak bisa dilepaskan dari isu aglomerasi ekonomi.
Menurutnya, destinasi baru di Buleleng, Klungkung, dan Jembrana akan membuka koridor ekonomi baru yang lebih berkeadilan.
“Kalau pemerataan ini berjalan, maka multiplier effect-nya tidak hanya untuk pariwisata, tapi juga industri kreatif, UMKM, transportasi, dan pertanian lokal Bali,” jelasnya.
Ia pun mendorong Pemprov Bali agar konsisten dengan arah kebijakan pembatasan pembangunan hotel di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar.
“Tanpa regulasi tegas, pariwisata Bali bisa jatuh ke dalam jebakan overtourism. Regulasi bukan untuk membatasi orang datang, tapi untuk menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
